Awal Dari Sebuah Era Baru
Kemenhaj di era baru. Mengutip dari laman resmi Kemenhaj. Jakarta (Kemenhaj) – Pemerintah Indonesia memasuki babak baru dalam pengelolaan ibadah haji. Melalui pembentukan Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj RI), negara berupaya memperkuat tata kelola penyelenggaraan haji dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme. Langkah ini menjadi respons terhadap arahan Presiden Republik Indonesia yang menegaskan pentingnya penyelenggaraan haji yang bersih dari praktik-praktik tidak terpuji, serta lebih berorientasi pada pelayanan jamaah.
Menteri Haji dan Umrah, Gus Irfan Yusuf, menegaskan bahwa Kemenhaj di era baru bukan sekadar lembaga administratif baru, melainkan simbol dari transformasi nyata dalam pelayanan umat. Dalam pernyataannya, Gus Irfan menuturkan bahwa lembaga yang ia pimpin harus menjadi motor perubahan dan teladan bagi institusi lain dalam hal integritas dan kinerja. “Kemenhaj tidak boleh hanya menjadi formalitas, tetapi harus menghadirkan kinerja yang bersih, akuntabel, dan transparan,” ujar Menteri Haji dan Umrah dalam acara Rapat Konsolidasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Tahun 2025 di Jakarta, Rabu (24/9/2025)
Kemenhaj kini mengusung pendekatan baru dalam tata kelola yang disebut sebagai era reformasi haji. Fokus utamanya adalah memperkuat sistem pengawasan publik dan memperluas keterbukaan informasi bagi masyarakat. Seluruh proses mulai dari penentuan kuota, kontrak layanan, hingga pelaporan keuangan dirancang untuk dapat diaudit dan dipantau secara terbuka. Melalui pendekatan ini, pemerintah ingin memastikan bahwa setiap rupiah dana jamaah dikelola secara aman, efisien, dan sesuai syariat.
Lebih dari itu, reformasi yang dijalankan tidak hanya menyentuh aspek birokrasi, tetapi juga dimensi spiritual pelayanan. Gus Irfan menyebut bahwa perubahan terbesar yang ingin diwujudkan Kemenhaj adalah perubahan pola pikir dan perilaku aparatur negara dalam melayani jamaah. “Kami ingin menghadirkan pelayanan haji yang bukan hanya tertib administrasi, tetapi juga menyentuh sisi kemanusiaan dan spiritual jamaah,” ujarnya. Menurutnya, setiap jamaah haji adalah tamu Allah yang harus diperlakukan dengan penuh hormat dan kasih.
Penerapan sistem digitalisasi penuh
Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, Kemenhaj RI mulai menerapkan sistem digitalisasi penuh dalam pengelolaan haji. Seluruh data jamaah, proses pendaftaran, visa, hingga transportasi diintegrasikan melalui platform digital yang memungkinkan transparansi lintas lembaga. Sistem ini juga membantu pemerintah dalam memantau layanan di Tanah Suci secara real-time, sehingga potensi penyimpangan dapat diminimalisir sejak awal. Selain itu, Kemenhaj memperketat seleksi mitra penyelenggara di Arab Saudi, memastikan hanya perusahaan yang memenuhi standar etika dan profesionalisme yang dapat bekerja sama dalam penyediaan akomodasi dan konsumsi jamaah.
Transformasi besar ini tidak lepas dari berbagai tantangan. Kemenhaj menghadapi kebutuhan untuk menyesuaikan struktur kelembagaan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta membangun budaya kerja yang berintegritas. Dalam situasi tersebut, Gus Irfan menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Ia menegaskan bahwa reformasi pengelolaan haji tidak dapat berhasil tanpa dukungan dan pengawasan dari publik.
Presiden RI sebelumnya mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana haji sebagai dasar moral kejujuran. Karena hal ini, Gus Irfan menilai kementeriannya harus menjadi contoh nyata dalam pengelolaan dana publik. Ia menutup arahannya dengan pesan yang menegaskan nilai moral di balik tanggung jawab tersebut. “Pengelolaan ibadah haji adalah amanah besar yang harus dijaga dengan kejujuran, kerja keras, dan tanggung jawab,” ujar Gus Irfan.
Dengan komitmen terhadap integritas dan keterbukaan, Kemenhaj RI kini berdiri di garda depan reformasi pelayanan haji Indonesia. Era baru ini diharapkan tidak hanya memperbaiki sistem, tetapi juga memperkuat nilai-nilai spiritual dan etika dalam penyelenggaraan ibadah umat. Masyarakat menaruh harapan besar agar langkah perubahan yang diambil Kemenhaj benar-benar menghadirkan penyelenggaraan haji yang bersih, efisien, dan berkeadilan sesuai dengan semangat pelayanan yang diamanahkan oleh Presiden dan dijiwai oleh nilai-nilai Islam yang luhur.